 |
| Jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 30,27 juta single investor identification (SID) hingga Agustus 2026. Dok-Republika |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 30,27 juta single investor identification (SID) hingga Agustus 2026.
Di tengah pertumbuhan jumlah investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan tata kelola pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan jumlah investor tersebut tumbuh hampir 50 persen dalam delapan bulan pertama 2026.
Menurut dia, pertumbuhan itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.
"Angka ini mencerminkan tidak hanya sekadar angka, tidak hanya sekadar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna di balik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia," ujar Friderica dalam seremoni pembukaan perdagangan dan peluncuran ETF emas sekaligus peringatan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Friderica, pertumbuhan jumlah investor perlu diikuti dengan pembenahan kualitas pasar modal. OJK bersama penyelenggara pasar modal terus mendorong penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan aturan.
Penguatan tersebut juga diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan investor global. Friderica mengatakan OJK telah menerima sejumlah masukan dari investor global yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan program pengembangan pasar modal Indonesia.
Selain pertumbuhan jumlah investor, aktivitas penghimpunan dana di pasar modal juga terus berlangsung. Sejak awal 2026, penghimpunan dana telah mencapai lebih dari Rp123 triliun melalui 135 penawaran umum. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mencapai lebih dari 962 emiten.
Friderica mengingatkan capaian tersebut tetap perlu diikuti dengan kewaspadaan terhadap berbagai perubahan dan dinamika pasar.
"Tentu capaian ini harus kita syukuri, namun dengan tetap kita mawas diri. Banyak sekali perubahan, dinamika yang harus kita cermati dan juga tentu saja harapan dari investor pasar modal Indonesia, penguatan integritas dan bila diperlukan enforcement terus kita kedepankan," ujarnya.
Pasar modal untuk investasi 2027
Peran pasar modal juga dinilai semakin penting karena kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp8.705 triliun. Pemerintah memperkirakan sebagian besar kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui pembiayaan swasta karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan APBN diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar Rp459 triliun dari total kebutuhan investasi tersebut. Sementara kontribusi badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Danantara, diproyeksikan sekitar Rp330 triliun.
Dengan demikian, sekitar Rp7.973 triliun atau 91 persen kebutuhan investasi diharapkan berasal dari pembiayaan swasta. Sumber pembiayaan tersebut antara lain perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal.
"APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp459 triliun. Sebagian lagi oleh BUMN termasuk Danantara sebesar Rp330 triliun. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta yaitu Rp7.973 triliun atau sekitar 91 persen berasal dari pembiayaan swasta, apakah itu bank, pembiayaan lain dan termasuk di sini adalah pasar modal," ujar Juda dalam acara yang sama.
Menurut Juda, besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa APBN tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pendanaan. Investasi diperlukan untuk berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga hilirisasi.
Karena itu, pasar modal dinilai memiliki posisi strategis sebagai sumber pembiayaan di luar APBN. Pasar modal mempertemukan kebutuhan pendanaan korporasi dengan dana yang berasal dari masyarakat dan investor.
"Di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan," kata Juda.
Juda mengatakan penguatan pasar modal diperlukan agar sumber pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pasar modal Indonesia, menurut dia, perlu memiliki kedalaman dan likuiditas yang memadai serta tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi.
"Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujarnya.
Di sisi fiskal, Juda mengatakan kondisi keuangan negara masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target meskipun perekonomian global menghadapi ketidakpastian. Penerimaan negara disebut tumbuh sekitar 24 persen, sementara belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal pertama 2026.
Pemerintah, kata Juda, tetap berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mempertahankan kesehatan APBN sekaligus menjaga ruang fiskal bagi pembiayaan pembangunan.
"Kami di Kementerian Keuangan bekerja keras untuk menjaga kesehatan APBN sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kehati-hatian dalam mengelola posisi fiskal di bawah defisit 3 persen," katanya.
Editor : Muhammad Robby
