Pemkab HSS Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (26/10/2026). Foto- Narasi Publik

SUARAMILENIAL.ID, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (26/10/2026).

Pembahasan tersebut menyoroti tantangan fiskal daerah menyusul kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

Wakil Bupati HSS H. Suriani mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih cermat dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

“Adanya pemangkasan dana transfer memaksa kita untuk terus berinovasi menggenjot pendapatan asli daerah, namun dengan catatan tidak boleh membebani masyarakat maupun sektor usaha,” ujar Suriani.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dan pemutakhiran data potensi daerah untuk menjaga penerimaan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Prinsipnya penyesuaian anggaran akibat efisiensi ini tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar dan hak-hak publik demi kesejahteraan bersama,” tutur Husnan.

Wakil Ketua II DPRD HSS Muhammad Kusasi juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun alokasi anggaran secara tepat sasaran dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Komitmen kita bersama adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran yang tersedia benar-benar diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat luas,” tegas Kusasi.

Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan penganggaran dengan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan tetap mendukung pelaksanaan pembangunan dan menjaga keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Reporter    : Hasbi

Editor        : Muhammad Robby

Lebih baru Lebih lama