PLN dan KEPCO Hadapi Tantangan Serupa dalam Transisi Energi Terbarukan

Foto-Dok/CNN Indonesia

SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Perusahaan listrik negara Indonesia, PT PLN (Persero), dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) dari Korea Selatan menghadapi tantangan serupa dalam mendorong transisi energi menuju penggunaan sumber energi terbarukan.

Keduanya menghadapi persoalan ketergantungan terhadap penjualan listrik, tekanan keuangan, serta kebijakan tarif listrik yang diatur pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi bersih.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan ketergantungan PLN terhadap subsidi dan kompensasi pemerintah memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan.

Menurut Deon, sekitar 30 persen pendapatan PLN pada 2024 berasal dari subsidi dan kompensasi pemerintah. Sementara itu, sekitar 70 persen lainnya diperoleh dari penjualan listrik.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat PLN menghadapi dilema dalam menjalankan transisi energi. Di satu sisi, perusahaan perlu mempertahankan pendapatan dari penjualan listrik. Namun, di sisi lain, pengembangan energi terbarukan memungkinkan pelanggan memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri.

Salah satu contohnya adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh rumah tangga maupun sektor industri.

Semakin banyak pelanggan menggunakan PLTS atap untuk memenuhi kebutuhan listriknya, semakin besar pula potensi berkurangnya penjualan listrik PLN.

Deon menyampaikan hal tersebut dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Investasi Jaringan Listrik Jadi Tantangan

Selain persoalan pendapatan, keterbatasan kondisi keuangan juga menjadi tantangan bagi PLN dalam membangun infrastruktur pendukung energi terbarukan.

Menurut Deon, pembangunan jaringan listrik membutuhkan investasi besar. Namun, dalam skema bisnis yang berjalan saat ini, jaringan lebih banyak dipandang sebagai komponen biaya dibandingkan sumber pendapatan utama perusahaan.

Padahal, pengembangan jaringan merupakan bagian penting untuk mendukung integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Ia juga menyoroti perbandingan antara besarnya ketergantungan PLN terhadap subsidi dan kompensasi pemerintah dengan laba bersih perusahaan.

Dengan porsi subsidi dan kompensasi sekitar 30 persen dari pendapatan pada 2024, sementara laba bersih hanya sekitar 3 persen, kondisi keuangan PLN dinilai rentan apabila dukungan pemerintah mengalami gangguan.

Deon menilai penyesuaian tarif listrik secara bertahap perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kondisi keuangan sektor kelistrikan.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian.

Program PLTS 100 GW Perlu Tata Kelola yang Jelas

Deon juga menyoroti persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Menurut dia, diperlukan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab memimpin dan memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana.

IESR mengusulkan pembentukan unit pelaksana atau project management office (PMO) yang melibatkan pemerintah dan PLN.

Unit tersebut diharapkan tidak hanya mengoordinasikan proyek, tetapi juga mendorong pembenahan regulasi secara bersamaan.

Selain itu, kepastian lahan menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan untuk mempercepat pembangunan PLTS.

Deon menilai pemerintah perlu menetapkan lokasi dan kawasan pengembangan PLTS secara jelas agar investor dapat berkompetisi dalam aspek teknologi, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek.

Indonesia juga dinilai perlu menyiapkan daftar proyek yang transparan dan layak secara finansial agar lebih mudah menarik investasi.

Menurut Deon, PLN perlu memiliki perencanaan tahunan yang jelas mengenai kapasitas PLTS yang akan dibeli serta lokasi pengembangannya.

IESR Dorong Penghapusan Kuota PLTS Atap

Di tengah persiapan program PLTS 100 GW, Deon menilai pemerintah dapat mempercepat pemanfaatan energi surya melalui optimalisasi PLTS atap.

Ia menyebut terdapat antrean permohonan PLTS atap sekitar 2 GW. Sementara itu, studi IESR memperkirakan potensi pemasangan PLTS atap di sektor komersial dan industri mencapai 4 GW pada 2026.

Karena itu, penghapusan kuota PLTS atap dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tanpa harus menunggu seluruh persiapan program PLTS 100 GW selesai.

Korea Selatan Hadapi Persoalan Serupa

Dalam kesempatan yang sama, Head of the Energy Market and Policy Solutions for Our Climate, Gahee Han, mengatakan Korea Selatan menghadapi persoalan serupa melalui perusahaan listrik negaranya, KEPCO.

Menurut Gahee, sebagian besar pendapatan KEPCO berasal dari penjualan listrik kepada pelanggan. Perusahaan tersebut juga mengelola jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Kondisi itu menimbulkan tantangan ketika perusahaan energi terbarukan lain memasuki pasar dan memanfaatkan jaringan milik KEPCO untuk menyalurkan listrik kepada pelanggan.

Situasi tersebut berpotensi mengurangi jumlah pelanggan yang membeli listrik langsung dari KEPCO.

Selain itu, perusahaan tersebut menghadapi tekanan utang akibat kenaikan harga bahan bakar, sementara tarif listrik di Korea Selatan diatur secara ketat oleh pemerintah.

Persoalan keterjangkauan tarif juga menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan energi di kedua negara.

Gahee menilai pengembangan energi terbarukan dapat membantu menekan biaya sistem kelistrikan Korea Selatan dalam jangka panjang. Namun, langkah tersebut tetap membutuhkan investasi infrastruktur dan pembenahan kebijakan.

Ia menambahkan, Korea Selatan masih mengimpor lebih dari 95 persen kebutuhan energinya sehingga pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu hal penting dalam memperkuat ketahanan energi.

Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan

Indonesia dan Korea Selatan sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di bidang energi pada April 2026.

Kerja sama tersebut mencakup peluang pengembangan teknologi baterai canggih serta jaringan transmisi listrik arus searah tegangan tinggi atau high voltage direct current (HVDC), termasuk teknologi kabel bawah laut.

Namun, Gahee menilai kesiapan regulasi pasar listrik masih menjadi faktor penting untuk menarik investasi perusahaan Korea Selatan ke Indonesia.

Sejumlah perusahaan Korea Selatan, termasuk SK, Samsung, dan LG, telah mengembangkan teknologi baterai. Akan tetapi, pengembangan teknologi tersebut membutuhkan dukungan mekanisme pasar dan regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi investor.

Karena itu, pembenahan regulasi dan tata kelola sektor kelistrikan dinilai menjadi langkah penting agar kerja sama Indonesia-Korea Selatan dapat memberikan hasil nyata dalam mempercepat transisi energi.

Kedua negara diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan energi terbarukan sekaligus menyiapkan sistem kelistrikan yang mampu mendukung investasi jangka panjang.

Sumber : CNN Indonesia
Lebih baru Lebih lama