Page Nav

HIDE

Post Meta

SHOW

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

PABPDSI Gelar Pendidikan Politik, KAHMI: Politik Distigma karena Minim Teladan

Koordinator Presidium KAHMI Tabalong, Kadarisman bersama Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaran Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tabalong. Foto-Istimewa


SUARAMILENIAL.ID, TANJUNG - Persatuan Anggota Badan Permusyawaran Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tabalong menggelar pendidikan politik di Danau Rahmat, Bangkar, Kecamatan Muara Uya,  Rabu (18/10).

Ketua Panitia Pelaksana, Harun mengatakan urgensi pendidikan politik sangat penting bagi anggota BPD agar dapat menjadi lokomotif baru bagi masyarakat memaknai politik secara tepat.

"Banyak orang alergi mendengar kata politik. Politik dianggap hal tabu. Politik distigma negatif karena masyarakat kita tidak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar," ujar Harun.

PABDSI Tabalong menghadirkan Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI  Tabalong, Kadarisman sebagai pembicara kunci di kegiatan yang diikuti lebih dari 60 orang tersebut.

Di kesempatan itu, Kadarisman tidak menyalahkan masyarakat yang salah anggap terhadap politik. Menurutnya stigma politik itu disebabkan minimnya peran partai melakukan edukasi politik yang menjadi tanggung jawabnya.

"Jika selama ini politik distigma negatif publik itu sebab peran partai sebagai  yang melakukan pendidikan politik tidak pernah melakukan itu. Aktor elit parpol minim keteladanan dalam politik praktis, sehingga kebaikan bersama  kalah dengan kepentingan sempit elit parpol," jelasnya.

Kadarisman mengatakan kehidupan publik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik. Politik adalah hak rakyat untuk terlibat secara sadar dan cerdas menentukan arah pembangunan sebuah bangsa.

Menurutnya, negara ada karena kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu didelegasikan kepada orang - orang tertentu agar mengelola negara melalui pemerintahan melalui pemilu, pilkada untuk dipersembahkan ke rakyat.

"Dalam sistem pemilu di Indonesia yang berbiaya tinggi, penyelenggara pemerintahan negara tidak sepenuhnya mendedikasikan kepemimpinannya untuk rakyat, tapi sebagian besarnya untuk pemodal," ujar pria yang juga dikenal sebagai pemerhati politik Banua. (*)