 |
| Dinsos Kalsel. Foto-Facebook |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Gina Mariati mengungkap perihal ketidaksamaan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran Dinas Sosial (Dinsos) dengan laporan Gubernur saat paripurna, beberapa waktu lalu.
“Adanya pembanding ketidaksamaan data ini maka sebagai lembaga pengawasan di legislatif Komisi IV tidak memiliki data pasti,” ucap Gina Mariati dilansir wartaberitaindonesia, Kamis (28/3).
Atas nama lembaga, ia meminta dengan hormat agar draf laporan klarifikasi kebenarannya disampaikan secara tertulis dan profesional.
Dengan harapan, bisa menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar tidak ada miskomunikasi.
“Terlebih jika itu dinilai urgensi seperti LKPJ kepala daerah karena ini berkaitan sekali dengan penggunaan uang negara,” katanya.
 |
| Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Gina Mariati. Foto-wartaberitaindonesia |
Sementara itu, anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengungkapkan, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor saat paripurna menyampaikan anggaran Dinsos hanya Rp91 miliar.
Sementara SKPD terkait dalam hal ini Dinsos menyampaikan pagu anggaran Rp108 miliar, artinya ada selisih Rp17 miliar.
“Ini sama saja mempertaruhkan nama kepala daerah apalagi jika itu disampaikan melalui buku resmi bahkan sampai diperbanyak di DPRD maka ini dinilai sangat krusial,” tegasnya.
“Ya, tadi waktu RDP dengan Dinsos kami sampaikan menunda rapat karena data yang terlalu jauh berbeda,” pungkasnya.
Reporter : Newswire
Editor : Muhammad Robby
