 |
| Anggota DPRD Kalsel, H M Syaripuddin atau akrab disapa Bang Dhin. Foto-Humas Setwan DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Anggaran (Banggar), anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (9/12).
Kegiatan ini berlangsung di kantor DPRD Kalteng, dengan agenda utama membahas strategi dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Sejumlah anggota DPRD Kalsel yang hadir di antaranya H. M. Syaripuddin, Umar Sadik, H. Agus Mulia Husin, H. Suripno Sumas, Bambang Yatno Permono, dan Harry Khairil Hadi.
Dalam kesempatan itu, H. M. Syaripuddin mengatakan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terkait isu strategis anggaran.
"Termasuk dampak kebijakan pada masyarakat," ucap pria yang akrab disapa Bang Dhin ini.
Bang Dhin mengapresiasi diskusi yang berlangsung dengan semangat kolaborasi.
“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan," katanya.
"Terutama dalam hal transparansi dan efisiensi anggaran, demi meningkatkan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut, salah satu topik yang mendapat perhatian adalah kenaikan biaya kendaraan dinas sebesar 66 persen.
H. Suripno Sumas menilai kenaikan ini menimbulkan keprihatinan karena berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan buruh.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas mekanisme pelaksanaan reses anggota dewan, yang bervariasi di setiap daerah bergantung pada kebijakan kepala daerah setempat.
Isu lain yang turut dibahas adalah optimalisasi peran tenaga ahli dan staf pendukung dalam mendukung tugas dewan, termasuk proporsi tenaga ahli yang dapat direkrut dan mekanisme pengangkatan mereka.
Kegiatan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, seperti pentingnya komunikasi intensif antara dewan dan kepala daerah, serta perlunya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Diskusi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
