 |
| Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun didamping Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie. Foto-Dok PWI |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diisi dengan berbagai kegiatan.
Salah satunya yakni seminar nasional dengan tema ‘Transformasi Publik Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggungjawab’.
Dalam kegiatan itu, sejumlah kendala yang sering muncul dalam kerja sama media dan lembaga pemerintah menjadi sorotan.
Satu di antaranya yaitu isu mengenai keluhan berbagai pihak terkait pola kerja sama media dengan pemerintahan.
Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun menjelaskan, permasalahan itu muncul lantaran maraknnya pola kerja sama pemberitaan yang tidak sesuai dengan aturan.
Sehingga tidak heran memunculkan banyak keluhan dari lembaga pemerintah maupun swasta.
"Ada yang merasa pemberitaan cenderung menyudutkan, padahal Dewan Pers sudah menetapkan panduan dan model kerja sama yang jelas," katanya.
Selain itu, masalah anggaran untuk kerja sama media juga menjadi perhatian.
Dengan jumlah media yang terus bertambah, keterbatasan dana semakin menjadi tantangan bagi lembaga pemerintah dalam menjalin kemitraan.
“Misal di satu provinsi, terdapat 500 media, tetapi anggarannya hanya cukup untuk beberapa. Walau demikian, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya
Tidak jarang menurut Hendry, staf Diskominfo tidak berani menolak kerja sama yang tidak sesuai aturan.
Berkaitan hal tersebut diharapkan melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami pentingnya membangun komunikasi efektif dan sesuai aturan.
“Saya kira para peserta, baik media maupun instansi pemerintahan atau swasta, bisa mendapatkan pemahaman mengenai hal kemitraan,” pungkasnya.
Reporter : Newswire
Editor : Rizky Permatasari
