 |
| Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertema 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Jumat (21/2). Foto-CNN |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertema 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Jumat (21/2).
Koordinator BEM SI, Anas Rabbani aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai pukul 13.00 WIB.
Ia menyebut massa aksi nantinya akan melakukan arak-arakan atau longmars dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Annas mengatakan dalam aksi puncak tersebut nantinya juga akan diikutin oleh kurang lebih 30 organisasi sipil.
Adapun untuk tuntutan aksi, kata dia, masih sama seperti sebelumnya.
"Aksi Indonesia Gelap dari Tim ke Istana, jam 1. Atas nama koalisi masyarakat sipil, ada 30 lebih organisasi yang tergabung, tuntutan sama," ujarnya kepada wartawan.
Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi bertajuk "Indonesia Gelap" yang dilakukan maraton oleh aliansi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, sejak Senin (17/2).
Tuntutan yang dibawa hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka bawa saat unjuk rasa sejak Senin lalu.
Beberapa tuntutan massa aksi yakni agar pemerintah ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
Kemudian mengevaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis. Menolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
Selanjutnya menolak dwifungsi TNI dan mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Terakhir peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
Bukan hanya di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat ini.
Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Surabaya akan gelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jatim.
Korlap aksi, Thanthowy Syamsuddin mengatakan, gerakan dan aksi Indonesia Gelap ini muncul sebagai respons terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.
Sebelum aksi hari ini, Thanthowy mengatakan pihaknya pun sudah melakukan kajian sejumlah kebijakan pemerintah, dan hal itu masuk dalam tuntutan demonstrasi.
"Kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan," kata Thanthowy, Kamis kemarin.
Ada beberapa tuntutan--selain yang selama ini disuarakan dalam aksi Indonesia Gelap--yang akan dibawa yakni mendesak segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang prorakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindugnan Pekerja Rumah Tangga.
Mereka juga menolak revisi UU TNI dan Polri yang mengkhianati reforamsi dan melemahkan demokrasi
"Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi," katanya.
Thanthowy mengatakan masyarakat sipil juga menolak revisi UU Minerba & Kejaksaan.
Sebab revisi ini dinilai menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum.
"Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan," kata dia.
Lebih lanjut, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran dan kabinet yang gemuk.
"Tuntutan aksi #INDONESIAGELAP ini didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar," katanya.
Sumber : CNN Indonesia
