 Akademisi sekaligus mantan aktivis '98, Ubedilah Badrun menilai Presiden ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan atau menerima gelar sebagai pahlawan nasional. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Akademisi sekaligus mantan aktivis '98, Ubedilah Badrun menilai Presiden ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan atau menerima gelar sebagai pahlawan nasional.
Ubedilah menilai sejarah tentang Soeharto terlalu banyak diliputi dengan kontroversi. Termasuk perannya saat serangan umum 1 Maret 1949.
"Karena Soeharto itu kontroversial, tidak bisa dipahami secara utuh, menurut saya tidak tepat kalau Soeharto diberi gelar pahlawan nasional," kata Ubedilah dalam diskusi The Political Show CNN Indonesia TV, Selasa (29/4).
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu sekaligus mengusulkan agar Presiden tak perlu diberi gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan untuk Presiden cukup diberikan kepada Presiden pertama Surkarno.
Ubedilah mengaku tak membayangkan jika semua Presiden harus mendapat gelar pahlawan. Apalagi, jika gelar itu nantinya akan diberikan kepada Presiden ketujuh Joko Widodo.
Menurut Ubedilah, indikator tentang etika, moral, konstitusi, akan diabaikan.
Di sisi lain, pemberian gelar kepada Soeharto juga akan melukai para korban selama periode reformasi. Sebagai aktivis kala itu, Ubedilah mengaku merasakan trauma kondisi sosial masyarakat hingga saat ini.
"Jadi situasi itu membuat kami merasakan bahwa agak traumatis yang tidak bisa dibayar, apalagi dengan pemberian pahlawan," katanya.
Sumber : CNN Indonesia
