 |
| Wakil Bupati Khristianto Yudha. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BUNTOK - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara berlangsung di Aula Bappedarida Barsel, Kamis, 17 April 2025, dan dibuka oleh Wakil Bupati Khristianto Yudha.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Barsel Edi Purwanto, para asisten Setda, seluruh kepala perangkat daerah, serta enam camat se-Barito Selatan.
Dalam sambutannya, Khristianto menegaskan forum ini penting untuk menyelaraskan program kerja antarperangkat daerah dengan hasil Musrenbang kecamatan serta arah kebijakan pembangunan kabupaten.
“Penyusunan RKPD harus mengutamakan program prioritas dan mendukung sasaran strategis, baik nasional maupun daerah,” ujarnya.
Ia menekankan agar setiap program yang diusulkan tidak sebatas kegiatan seremonial.
Menurutnya, program harus berbasis data, kebutuhan nyata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) perlu diterapkan dalam perencanaan agar seluruh sektor pembangunan saling mendukung,” kata Khristianto.
Wabup menambahkan, Pemkab Barsel menitikberatkan pada optimalisasi data sektoral dan peta spasial dalam rencana kerja tahunan.
Fokus pembangunan, kata dia, mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, hingga penciptaan lapangan kerja inklusif.
Sekda Barsel, Edi Purwanto, menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merancang program yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah, sekaligus sinkron dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
“Kami berharap rekan-rekan OPD benar-benar menyusun program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan, lebih dari 500 usulan masyarakat dari berbagai kecamatan sudah masuk melalui Musrenbang.
Usulan tersebut kini tengah didistribusikan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran.
“Sinkronisasi usulan masyarakat dengan kapasitas fiskal diharapkan menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, efektif, dan mendukung visi pembangunan daerah,” ujar Edi. (*)
