![]() |
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara mendadak mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Senin (19/5). Foto-detikcom |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara mendadak mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Senin (19/5).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi atas sejumlah program strategis di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami pagi ini berdiskusi dengan jajaran KPK bidang pencegahan, khususnya dengan Pak Ujang Bahtiar selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK,” ujar Dedi usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi mengungkapkan dirinya mendapat arahan terkait efisiensi anggaran dan realokasi belanja pemerintah dari kegiatan yang tidak krusial menuju program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Fokus kami kini mengarah ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, serta jaringan listrik. Kami ingin memastikan semua kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.
Salah satu langkah nyata adalah realokasi anggaran pendidikan sebesar lebih dari Rp5 triliun. Dedi menyoroti adanya belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp700 miliar yang dinilai tidak efektif dibanding kebutuhan nyata seperti ruang kelas baru.
“Dari alokasi yang awalnya untuk perjalanan dinas, kini kami alihkan ke pembangunan jalan dan fasilitas dasar lainnya. Contohnya, hampir 240 ribu warga Jabar belum memiliki akses listrik, maka kami realokasikan anggaran penerangan dari hanya Rp9 miliar menjadi hampir Rp250 miliar,” paparnya.
Dedi juga menyinggung program pembinaan pelajar yang dinilai bermasalah melalui pendidikan karakter di barak. Program ini menyasar anak-anak yang terlibat dalam tawuran, konsumsi alkohol, hingga kecanduan gim online.
“Dengan pendekatan disiplin dan psikologis, insyaallah mereka yang tergabung dalam angkatan pertama sudah bisa kembali dari barak setelah melalui proses pembinaan,” ujar Dedi optimis.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Ujang Bahtiar, menyambut baik langkah Gubernur Dedi. Ia menyebut upaya realokasi dan efisiensi anggaran ini sebagai strategi positif dalam pengelolaan sumber daya.
“Kami apresiasi langkah Pak Dedi. Kami pastikan agar semua strategi ini berjalan sesuai aturan dan tetap dalam pengawasan. Tujuannya jelas: manfaat nyata untuk masyarakat,” tutup Ujang.
Editor : Muhammad Robby