 |
| Sinergi kebijakan antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi kunci untuk menjaga ekonomi Kalimantan Selatan tetap stabil. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Di tengah ketidakpastian global dan tekanan perlambatan ekonomi, sinergi kebijakan antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi kunci untuk menjaga ekonomi Kalimantan Selatan tetap stabil.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel menyampaikan bahwa meski ekonomi triwulan I 2025 melambat akibat turunnya ekspor di sektor tambang dan konsumsi pemerintah yang melemah, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat menjadi penopang utama.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini akan berada di kisaran 4,5–5,3%, dan target jangka panjangnya bisa mencapai 8% jika optimisme terus diperkuat.
Inflasi sendiri diperkirakan tetap aman di angka 2,5±1%, berkat koordinasi antara BI, pemerintah, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel memaparkan bahwa kinerja fiskal di provinsi ini tetap solid.
Hingga triwulan I 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu Rp37,82 triliun.
Ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (Rp1,53 triliun) dan Transfer ke Daerah (Rp7,01 triliun).
Meskipun ada tekanan dari sisi penerimaan dan belanja, defisit APBN masih dalam batas aman.
Pemerintah tetap mengandalkan APBN sebagai alat utama untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi daerah.
Dari sisi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga.
Kinerja perbankan terpantau positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan Dana Pihak Ketiga tumbuh 6,89% secara tahunan. Rasio kredit bermasalah (NPL) juga tetap rendah di angka 2,21%.
Lembaga pembiayaan non-bank pun menunjukkan pertumbuhan piutang pembiayaan yang positif dengan risiko yang terkendali.
OJK juga mencatat adanya peningkatan literasi keuangan dengan menjangkau lebih dari 3.000 orang serta ribuan permintaan layanan konsumen hingga April 2025.
Semua data ini disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Triwulan I 2025, yang digelar oleh Bank Indonesia, DJPb, dan OJK Kalsel.
LPP dan Kajian Fiskal Regional (KFR) menjadi referensi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan dan fiskal daerah.
Sinergi antar-lembaga ini diharapkan terus diperkuat demi menjaga ekonomi Kalsel tetap tangguh dan inklusif di tengah tantangan global.
Editor : Muhammad Robby
