 |
| Ilustrasi Kasino. Foto-Pixabay |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat. Guru Besar Hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk belajar dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia, yang sudah lebih dulu mengatur kasino secara legal di wilayah tertentu.
Menurut Hikmahanto, ada tiga hal penting yang perlu diases sebelum mengambil kebijakan ini.
1. Perputaran Uang dari Judi Online Sangat Besar
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari judi online di negara seperti Kamboja dan Myanmar sangat masif. Ini menunjukkan potensi ekonomi yang selama ini lepas dari kendali Indonesia.
2. Fakta: Warga Masih Banyak yang Berjudi
“Mayoritas masyarakat Indonesia memang Muslim dan religius, tapi faktanya masih banyak yang terlibat judi,” ujar Hikmahanto, Sabtu (17/5), dikutip dari Antara. Ini menunjukkan bahwa pelarangan tidak sepenuhnya efektif, dan perlu pendekatan baru.
3. Tantangan Penegakan Hukum
Selama ini, judi online yang dioperasikan dari luar negeri sulit diberantas karena secara hukum mereka legal di negara asal, seperti Kamboja dan Myanmar. Hal ini membuat upaya penindakan dari Indonesia menjadi terbatas.
Solusi? Mungkin Kasino di Kawasan Ekonomi Khusus
Jika setelah asesmen ketat pemerintah melihat legalisasi sebagai jalan keluar, Hikmahanto menyarankan agar kasino dibuka secara terbatas di kawasan ekonomi khusus — seperti yang dilakukan Malaysia di Genting atau Singapura. Di Singapura, misalnya, warga lokal tetap boleh berjudi tapi dengan syarat ketat.
“Indonesia bisa mencontoh skema itu. Yang penting jangan sampai legalisasi ini merugikan masyarakat kecil atau menyentuh hal-hal sensitif terkait keagamaan,” ucapnya.
Bukan Pertama Kali
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki praktik serupa di masa lalu, seperti SDSB dan Porkas saat era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Dana yang terkumpul dari kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan publik.
“Kuncinya ada di pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Fokus Utama: Berantas Judi Online Ilegal
Meski membuka wacana kasino legal, Hikmahanto menegaskan bahwa prioritas utama tetap harus pada pemberantasan judi online ilegal. Ia menyoroti banyaknya WNI yang disiksa saat bekerja di perusahaan judi daring luar negeri.
“Kita nggak punya kontrol di sana. Tapi saat mereka jadi korban, negara justru diminta bantu. Ini kan tidak adil,” tegasnya.
Editor : Muhammad Robby
