SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang berbasis data dan jangka panjang.
Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement(LANDLAB) di Jakarta, Rabu (14/5).
Proyek LANDLAB merupakan program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang akan berjalan selama tiga tahun mulai April 2025 hingga April 2028. Proyek ini juga melibatkan Badan Bank Tanah dalam pengelolaan lahan secara strategis dan berkelanjutan.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, kami sangat mengapresiasi dukungan JICA. Semoga melalui LANDLAB, kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah bisa jadi lebih berkualitas,” kata Nusron.
Ia menekankan, kebijakan pertanahan ke depan harus dibuat berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. “Sudah saatnya kita tinggalkan kebijakan yang dibuat pakai feeling atau tambal sulam. Kita butuh landasan yang kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyampaikan optimisme terhadap potensi besar Indonesia dalam pengelolaan lahan. “Daratan Indonesia lima kali lebih luas dari Jepang. Ini peluang besar, apalagi untuk pengembangan infrastruktur dan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD),” ujarnya.
Takeda juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kami butuh masukan dari semua pihak. Ini langkah awal yang penting, dan kami berharap kerja sama ini bisa terus produktif,” tambahnya.
Rapat JCC perdana ini diikuti oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun daring. Di antaranya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Menteri Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Editor : Muhammad Robby