SUARAMILENIAL.ID, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu, 25 Juni 2025.
“Kami membutuhkan kolaborasi dengan kepala daerah minimal di tiga titik utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang. Ketiganya tidak bisa jalan tanpa kerja sama erat,” kata Nusron dalam forum yang dimoderatori Wakil Rektor IV IPDN bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro.
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis, khususnya sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah.
“Kunci sukses Reforma Agraria itu ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah pusat menentukan objeknya, tapi yang tahu subjeknya adalah kepala daerah. Tanpa sinergi, program ini tidak akan berjalan optimal,” ujar Nusron.
Lebih jauh, Nusron menyebut bahwa berbagai target pertanahan dan tata ruang tidak cukup hanya menjadi angka dalam dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Orientasi Gelombang II ini diikuti 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti kegiatan pada Gelombang I.
Selain Nusron Wahid, turut hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Juni 2025, sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan nasional yang komprehensif bagi para pemimpin daerah baru. (*)
