 |
| Ketua FBI Kalsel, H Meri Apriansyah, mengatakan Kalimantan Selatan menyimpan potensi besar dari desa-desa yang tersebar di wilayah itu. Foto-Dok Wartaniaga |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Forum BUMDes Indonesia (FBI) Kalimantan Selatan menyiapkan serangkaian program untuk menggerakkan roda ekonomi desa.
Setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Kamis, 24 Juli 2025, FBI Kalsel memastikan akan langsung tancap gas.
Ketua FBI Kalsel, H Meri Apriansyah, mengatakan Kalimantan Selatan menyimpan potensi besar dari desa-desa yang tersebar di wilayah itu.
“Ada lebih dari 1.800 desa di Kalsel, masing-masing punya kekuatan ekonomi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, wisata, hingga pertambangan,” ujar Meri, yang juga menjabat sebagai Ketua Apdesi Kabupaten Barito Kuala.
FBI Kalsel, kata dia, ingin menjadi jembatan penghubung agar potensi itu tidak berhenti sebagai data statistik.
“Kami siap berkolaborasi dengan BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan siapa pun yang punya kepedulian terhadap kemajuan ekonomi desa,” katanya.
Sejauh ini, sejumlah BUMDes di Kalimantan Selatan telah memiliki unit usaha yang berkembang.
Beberapa di antaranya bergerak di sektor pengelolaan air bersih, pertanian terpadu, hingga jasa wisata berbasis komunitas.
“Kami hanya perlu mengonsolidasikan kekuatan ini agar bisa berdampak lebih luas,” ujar Meri.
Dukungan juga datang dari Ketua Umum FBI, Yani.
Ia menyebut Kalsel menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyusun struktur kepengurusan.
“Kami berharap kepengurusan ini bisa menjadi pionir di regional lain. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga komitmen,” ujarnya.
Yani menambahkan, FBI kini menjadi satu-satunya organisasi forum BUMDes yang telah mendapat pengakuan resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Sekretariat kami bahkan kini sudah berkantor di kementerian,” kata dia.
Langkah FBI Kalsel menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi pangan, kemiskinan ekstrem, dan keterbatasan lapangan kerja di wilayah perdesaan.
Editor : Amrullah Ermanto
