 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko bencana tersebut di wilayahnya. Foto-Dok Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko bencana tersebut di wilayahnya.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Monitoring Karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang digelar secara daring, Senin pagi, 28 Juli 2025.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, mengatakan Pemprov telah menyiapkan strategi terpadu mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan langsung di lapangan.
“Upaya pencegahan terus diperkuat, termasuk melalui revisi Perda Pengendalian Karhutla dan penerbitan surat edaran gubernur agar seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Muslim di Command Center Setdaprov Kalsel.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan juga ditunjang dengan penyusunan Rencana Kontinjensi Karhutla dan Kekeringan 2025–2027.
Selain itu, berbagai langkah teknis telah dilakukan seperti pelatihan aparatur, pembasahan lahan, pembersihan saluran air, peningkatan patroli di wilayah rawan, hingga pemanfaatan sistem peringatan dini dan pemantauan tinggi muka air gambut.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian. Pemprov mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan damkar swadaya, dan unsur lainnya.
Beberapa titik api dilaporkan mulai muncul di wilayah barat dan utara Kalsel, termasuk zona ring 1 Bandara Syamsudin Noor.
Muslim menyebut Pemprov juga meningkatkan koordinasi lintas sektor seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kesehatan.
Pemenuhan logistik seperti masker, oksigen, dan alat pelindung diri (APD) untuk petugas di lapangan turut dipersiapkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam arahannya meminta pemerintah daerah segera menetapkan status siaga atau darurat karhutla.
“Jangan tunggu kondisi memburuk. Penetapan status lebih awal akan mempermudah koordinasi dan distribusi bantuan dari pusat,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Muslim menyatakan Pemprov siap menindaklanjuti.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan melaporkan kepada Gubernur. Meski belum masuk kategori darurat, prediksi BMKG tentang peningkatan kekeringan perlu jadi dasar untuk menetapkan status,” ujarnya.
Saat ini, baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru yang menetapkan status siaga.
Pemprov mendorong kabupaten/kota lain di Kalsel untuk mengikuti langkah serupa berdasarkan kondisi dan data terkini.
“Kita perlu gerak cepat dan bersinergi. Penanganan karhutla tidak bisa berjalan sektoral, ini soal lingkungan dan keselamatan masyarakat,” kata Muslim.
Rapat daring ini turut dihadiri Plt Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Editor : Muhammad Robby
