 |
| Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan atas percepatan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan atas percepatan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Provinsi ini tercatat sebagai yang tercepat dalam proses tersebut di tingkat nasional.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan bahwa percepatan ini bukan semata-mata mengejar tenggat waktu, tetapi merupakan bagian dari upaya legislatif dan eksekutif menghadirkan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Yang kami kejar bukan hanya cepat, tapi tepat. Anggaran harus realistis dan berdampak langsung. Jika tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, lebih baik tidak dianggarkan,” ujar Kartoyo dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) antara Badan Anggaran DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, di Jakarta, Senin, 21 Juli 2025.
Menurut dia, FGD menjadi ruang krusial dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Kartoyo menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran, terutama mengingat dinamika fiskal global yang diperkirakan masih fluktuatif tahun depan.
“Minimal 80 persen target harus tercapai. Kalau tidak bisa dicapai, jangan dipaksakan. Setiap rupiah harus berdampak,” kata dia.
Kasubdit Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy John Erasmus, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, DPRD Kalsel menjadi yang paling awal menyelesaikan pembahasan perubahan APBD pasca pelantikan kepala daerah dan anggota legislatif.
“Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan kebijakan nasional,” kata Roy.
Ia berharap keberhasilan Kalsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat proses penyusunan anggaran serta menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD daerah.
FGD ini, tambah Kartoyo, diharapkan menghasilkan sinergi antara perencanaan fiskal makro dengan program sektoral prioritas demi mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Editor : Muhammad Robby
