 |
| Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya sensitivitas krisis dalam pelaksanaan komunikasi publik di lingkungan ATR/BPN. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya sensitivitas krisis dalam pelaksanaan komunikasi publik di lingkungan ATR/BPN.
Pernyataan itu disampaikannya dalam pengarahan penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Kamis, 17 Juli 2025.
Harison menilai, satuan kerja (satker) di daerah tidak cukup hanya menjalankan program sesuai prosedur, tetapi juga dituntut untuk peka terhadap dinamika opini publik dan pemberitaan media.
“Harus ada sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman. Tak hanya soal kepatuhan terhadap SOP atau indikator program, tapi juga kepekaan melihat apa yang jadi sentimen masyarakat dan media hari ini,” ujar Harison.
Ia mencontohkan penanganan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang sempat menjadi sorotan publik nasional.
Menurut Harison, kasus tersebut bisa dikendalikan karena respons cepat Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Dony, yang bersedia memberikan keterangan kepada media nasional.
“Terima kasih kepada Pak Dony yang bersedia diwawancarai CNN dan Kompas, sehingga isu itu tidak berkembang ke arah yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harison menekankan pentingnya peran satker di daerah untuk aktif menyampaikan informasi berimbang sesuai dengan isu strategis di wilayah masing-masing.
“Satker daerah tidak dilarang menjadi garda depan dalam komunikasi publik. Justru, mereka yang paling tahu konteks isu yang berkembang di wilayahnya,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Harison juga mengulas soal indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang sedang diterapkan oleh ATR/BPN.
Indeks ini mencakup empat elemen utama: Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
“Tujuan strategi ini bukan semata meningkatkan eksistensi Humas ATR/BPN, tetapi juga memastikan pesan-pesan program yang dijalankan di daerah sampai ke masyarakat secara tepat,” katanya.
Pertemuan evaluasi itu dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN serta kepala kantor wilayah BPN dari seluruh provinsi di Indonesia.
Editor : Muhammad Robby
