SUARAMILENIAL.ID, MANADO — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk terlibat aktif dalam transformasi layanan pertanahan nasional.
Nusron menyebut IPPAT sebagai bagian “hulu” dari ekosistem layanan pertanahan yang menentukan kualitas layanan di hilir.
“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” kata Nusron di hadapan ratusan anggota IPPAT dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT di Manado, Jumat, 18 Juli 2025.
Menurut Nusron, masih ada dua persoalan mendasar yang menjadi keluhan masyarakat dalam layanan pertanahan: lamanya proses dan maraknya pungutan liar (pungli).
Ia menekankan bahwa pembenahan layanan tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian, tapi harus melibatkan mitra strategis, termasuk para PPAT.
“Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen: dua S. S yang pertama adalah sistemnya harus diubah. S kedua adalah SDM-nya yang harus ditransformasi,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, sekitar 75 persen beban layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor pertanahan.
Kantor-kantor tersebut, menurut dia, menjadi titik strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Jika sistem layanan telah sepenuhnya beralih ke digital dan berjalan optimal, Nusron optimistis akan ada efek domino yang mempercepat perbaikan secara menyeluruh.
“Kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” kata dia.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi pertanahan sangat bergantung pada sinergi. Karena itu, ia mengajak IPPAT untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat integritas, dan menjaga profesionalisme demi mewujudkan layanan yang cepat, bersih, dan transparan.
Dalam Rakernas tersebut, Nusron didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh.
Hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw; Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap; serta sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Editor : Muhammad Robby