 | ||
| Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). (Foto: ANTARA FOTO/ADITYA NUGROHO). |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai proyek strategis nasional tersebut berpotensi membebani masyarakat secara ekonomi dan logistik.
“Pemindahan ibu kota harus dikaji ulang agar benar-benar bisa menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan tanpa menyulitkan rakyat,” kata Bambang dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2025.
Bambang menyoroti minimnya kesiapan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur untuk mendukung mobilitas masyarakat ke pusat pemerintahan baru. Ia membandingkan dengan Jakarta yang saat ini mampu melayani mobilitas jutaan orang setiap hari melalui berbagai moda transportasi.
“Di Jakarta, masyarakat bisa menggunakan moda apa pun, bahkan berjalan kaki untuk mengakses pusat pemerintahan. Di IKN, masyarakat harus bergantung pada transportasi udara atau laut, yang jauh lebih mahal,” ujarnya.
Bambang memperkirakan, bila ada dua juta orang yang memiliki kepentingan ke IKN dan masing-masing harus mengeluarkan Rp1,5 juta untuk tiket pesawat pulang-pergi, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp3 triliun per hari. Angka itu belum termasuk biaya penginapan dan kebutuhan lain selama berada di lokasi.
“Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan pemindahan ibu kota,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga mengkritik kapasitas Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan yang dinilai terbatas, hanya mampu melayani 30 pesawat dalam satu waktu. Sementara itu, bandara baru di kawasan IKN disebutnya hanya bisa menampung sekitar 600 penumpang per hari.
“Belum lagi masyarakat dari wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT. Bagaimana akses mereka ke IKN? Ini harus dikaji secara komprehensif,” katanya.
Bambang menegaskan, pembangunan IKN tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan terbaik yang tidak menyulitkan rakyat.
“Rakyat tidak boleh disusahkan hanya demi ambisi pembangunan IKN,” ujarnya.
Sumber : CNN Indonesia
