 |
Forum Group Discussion (FGD) bertema Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi di Gedung Dr. KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis, 7 Agustus 2025. Foto-Dok Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan di wilayahnya.
Hal ini disampaikan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertema Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi di Gedung Dr. KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis, 7 Agustus 2025.
Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. FGD turut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan BRIN, serta diikuti lebih dari 150 peserta dari instansi pusat, daerah, akademisi, dan pelaku industri sawit.
“Ini kehormatan besar bagi kami. Kehadiran para narasumber sangat penting dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan — sebagai penggerak utama perekonomian daerah,” kata Muhidin.
Ia menegaskan, meski masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterlanjuran lahan sawit di kawasan hutan dan penggunaan benih yang belum optimal, pemerintah provinsi terus berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit.
Saat ini, sekitar 504 ribu hektare lahan sawit tersebar di Kalsel. Dari jumlah itu, 86 persen dikelola perusahaan, dan sisanya oleh pekebun rakyat.
Tercatat ada 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng yang sudah beroperasi.
“Kami terus mendorong hilirisasi industri dan percepatan sertifikasi ISPO, baik untuk industri besar maupun pekebun rakyat,” ujar Muhidin.
Ia juga menyoroti belum terdaftarnya Bank Kalsel sebagai bank devisa, yang membuat Kalimantan Selatan belum bisa menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor.
“Hal ini berdampak langsung pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Saya minta agar Bank Kalsel segera mengurus izin sebagai bank devisa,” tegasnya.
Gubernur turut mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) disalurkan melalui pemerintah provinsi agar manfaatnya merata.
Ia mencontohkan program CSR Bank Syariah Indonesia (BSI) berupa klaster peternakan sapi potong di Tanah Laut yang dinilai berhasil.
“Model seperti ini bisa direplikasi di wilayah lain,” ujar Muhidin.
FGD juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dengan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, Bank Kalsel, GAPKI Kalsel, Forum Kepala Teknik Tambang, dan PT Inhutani I dalam program integrasi sawit dan peternakan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh. Suparmi, mengatakan kegiatan ini juga menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2025–2029, sebagai implementasi dari Perda Nomor 1 dan 4 Tahun 2023.
“FGD ini menjadi forum strategis lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret demi terwujudnya perkebunan sawit berkelanjutan dan swasembada daging sapi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Editor : Muhammad Robby
