 |
| Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pemangkasan anggaran pada sejumlah sektor strategis dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pemangkasan anggaran pada sejumlah sektor strategis dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi II, Rabu, 6 Agustus 2025, menghadirkan perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, mengatakan pemangkasan anggaran pada sektor-sektor mitra kerja mereka dinilai bertolak belakang dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak anggaran mitra kerja kami yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari tahun 2025. Padahal sektor ini vital, terutama untuk ketahanan pangan,” ujar Yani.
Ia menilai pengurangan anggaran berisiko menghambat program strategis daerah seperti pencetakan sawah dan penguatan ketahanan pangan.
Padahal, kata Yani, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana besar melalui APBN, termasuk bantuan alat mesin pertanian dan dukungan keuangan lainnya.
Komisi II, lanjutnya, sepakat memperjuangkan pemulihan anggaran ke tingkat tahun 2025. Isu ini akan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, di mana empat anggota Komisi II juga duduk sebagai anggota Banggar.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal komitmen membangun ekonomi kerakyatan di Kalsel,” kata Yani.
Editor : Rizky Permatasari
