 |
| Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Lanud Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kamis pagi, 7 Agustus 2025. Foto-Dok Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Lanud Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kamis pagi, 7 Agustus 2025.
Apel ini melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur seperti TNI/Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, Satpol PP, dan relawan masyarakat.
Menteri Hanif, Gubernur Muhidin, dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan terlebih dulu meninjau barisan pasukan menggunakan kendaraan taktis.
Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri LHK dalam apel dan gelar pasukan.
Ia mengatakan telah menerima laporan adanya sejumlah titik api di wilayah Banjarbaru dan Martapura.
“Kami minta masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau masih ada yang melanggar, akan ditindak tegas oleh aparat,” kata Muhidin.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menerima laporan kondisi karhutla yang cukup parah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Semoga hujan dari hasil modifikasi cuaca di sana bisa ikut turun di wilayah kita,” ujarnya berseloroh.
Menurut Muhidin, hujan lebat yang turun dalam dua hari terakhir cukup membantu meredam potensi kebakaran.
Ia berharap masyarakat terus berdoa agar Kalimantan Selatan terhindar dari bencana karhutla.
Sementara itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa karhutla merupakan bencana ekologis yang berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan kesehatan.
“Penanganannya harus luar biasa, terpadu, dan berkelanjutan. Kita harus siap siaga sejak dini,” ujar Hanif.
Ia menyebut musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025. Berdasarkan data BMKG, puncak musim kering di Kalimantan Selatan terjadi pada Agustus hingga Oktober.
Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan deteksi dini, patroli rutin di wilayah rawan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kunci keberhasilan adalah sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Hanif.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengendalian karhutla di wilayah konsesinya. “Tidak boleh ada tawar-menawar soal ini,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian LHK telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana (DTB) sebagai bagian dari edukasi publik.
Ia pun menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Baik individu maupun korporasi harus ditindak tegas. Ini penting sebagai efek jera,” ucap Hanif.
Turut hadir dalam apel tersebut sejumlah pejabat pusat dan Forkopimda Kalsel, di antaranya Jubir Kantor Staf Presiden Ujang Komarudin, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan Yudho Shekti Mutiko, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurrullah, dan Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan.
Berdasarkan data Kementerian LHK, periode 1 Januari hingga 22 April 2025 tercatat 3.207 hektare lahan terbakar, terdiri atas 1.227 hektare lahan gambut dan 1.980 hektare tanah mineral.
Sebanyak 27 perusahaan telah disegel, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Editor : Muhammad Robby
