 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberi perhatian serius terhadap tingginya jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di wilayah Banua. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberi perhatian serius terhadap tingginya jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di wilayah Banua.
Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narinda mengatakan pihaknya kini tengah melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan untuk memastikan jumlah pasti anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan.
“Data ini perlu diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu, karena penanganannya berbeda-beda sesuai latar belakang penyebab anak tidak bersekolah atau berhenti sekolah,” ujar Galuh saat pertemuan dengan rekan media Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Senin, 29 September 2025.
Menurutnya, sejumlah faktor menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah, mulai dari keterbatasan ekonomi, keputusan untuk bekerja, pernikahan dini, kasus perundungan (bullying), hingga perpindahan ke jalur pendidikan nonformal.
Sebagai langkah penanganan, Disdikbud telah menyiapkan berbagai strategi, antara lain program beasiswa, bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu, advokasi ke daerah, serta penyediaan program kesetaraan seperti paket A, B, dan C.
“Selain itu, kami juga tengah menyusun strategi tambahan di tahun 2025 agar penanganan anak putus sekolah lebih komprehensif, termasuk perbaikan sistem dan database, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pendidikan,” kata Galuh.
Ia menambahkan, karena tahun anggaran 2025 akan segera berakhir, sejumlah langkah strategis tersebut akan mulai diimplementasikan pada 2026 dengan melibatkan kerja sama lintas instansi.
Editor : Muhammad Robby
