SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik keras terhadap alokasi anggaran besar bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026. JPPI menyoroti keputusan DPR RI yang menyetujui usulan pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu prioritas dengan anggaran mencapai Rp335 triliun, di mana Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan nasional.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah DPR dan pemerintah bukan hanya kebijakan keliru, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
“Anggaran pendidikan seharusnya digunakan murni untuk kebutuhan dasar pendidikan, bukan dialihkan untuk program ‘makan-makan’. Setelah dipangkas Rp223 triliun, anggaran pendidikan tinggal 14 persen dari total APBN, jauh di bawah amanat konstitusi,” tegas Ubaid, Rabu (24/9).
Kenaikan Anggaran Pendidikan Dinilai Semu
Ubaid juga menilai klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp757,8 triliun hanyalah “kenaikan semu”. Menurutnya, sebagian besar dana tersebut justru dialihkan ke program MBG, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Ratusan triliun tersedot untuk MBG, bukan untuk menjamin dan melindungi hak anak atas pendidikan,” ujarnya.
Infrastruktur Pendidikan Masih Memprihatinkan
JPPI mengingatkan bahwa kebutuhan dasar pendidikan di Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Lebih dari 60 persen gedung SD dikabarkan rusak, jumlah sekolah menengah tidak mencukupi, fasilitas pendukung belajar minim, serta jutaan guru belum tersertifikasi dan belum sejahtera.
“Ini semua harus didahulukan karena bagian dari kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi,” tambah Ubaid.
JPPI menyebut program gizi anak memang penting, namun tidak boleh mengorbankan anggaran pokok pendidikan yang justru menjadi fondasi masa depan generasi muda.
Sumber : CNN Indonesia
