 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026.
Usulan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Menurut Nusron, digitalisasi RDTR akan mempercepat proses perizinan berusaha melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Kalau 300 RDTR itu terpenuhi semua, insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Dengan RDTR yang terintegrasi OSS, Service Level Agreement (SLA) bisa hanya dua sampai tiga hari,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari total 646 RDTR, baru 428 yang terhubung ke OSS. Nusron menargetkan integrasi penuh bisa rampung bulan ini.
Ia menambahkan, progres penyusunan RDTR terus berjalan. Dari lintas sektor ada 47 RDTR, persetujuan substansi 34 RDTR, dan proses penetapan daerah 2 RDTR.
“Total ada tambahan 83 RDTR yang masih berproses hingga kini. Kementerian ATR/BPN juga mendapat pinjaman dari Bank Dunia lewat program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR sampai 2029,” kata Nusron.
Penyusunan RDTR akan diprioritaskan berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG).
Nusron menjelaskan, BIG tengah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 di berbagai wilayah.
Tahun 2025, fokus pada Pulau Kalimantan dan Jawa, tahun 2026 di Sumatra, lalu 2027 di Maluku, NTB, dan NTT, hingga 2029 untuk wilayah sisanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, dan di Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena itu yang banyak menjadi perhatian investor,” ujarnya.
Dalam rapat ini, Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, bersama jajaran.
Sejumlah menteri serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait juga hadir membahas program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Editor : Muhammad Robby
