 |
| Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025). Foto-Diskominfo Barsel |
SUARAMILENIAL.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menggali dan mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan dan kehutanan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo itu membahas strategi peningkatan penerimaan daerah di tengah tren menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan motor penggerak yang memastikan penerimaan daerah meningkat tajam, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Agustiar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menekan kebocoran penerimaan, menurunkan tunggakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dari pajak kendaraan bermotor, BBM, alat berat, air permukaan, maupun objek pajak lainnya.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah diberi kesempatan memaparkan kondisi aktual di wilayah masing-masing, termasuk tantangan dalam penarikan pajak dari perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Bupati Eddy Raya Samsuri menyambut baik forum ini sebagai langkah nyata memperkuat koordinasi sekaligus membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
“Pemkab Barsel mengingatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menunaikan kewajiban kepada daerah. Investasi yang sehat harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD tidak hanya soal penerimaan fiskal, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan daerah dan keadilan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan usaha.
Usai sesi paparan, Gubernur Agustiar berdialog langsung dengan sejumlah direktur perusahaan.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kembali beberapa kewajiban perusahaan, antara lain penggunaan plat kendaraan KH untuk armada operasional, pembelian BBM lokal, prioritas tenaga kerja lokal, pemenuhan plasma 20 persen, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), penggunaan galian C berizin, serta pembukaan rekening di Bank Kalteng untuk seluruh transaksi keuangan.
Seluruh poin tersebut kemudian dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani bersama oleh gubernur, para bupati/wali kota, dan para direktur perusahaan di akhir kegiatan.
Bupati Barsel hadir bersama sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ida Safitri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bilivson, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Selviriyatmi.
Rakor juga diikuti oleh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah serta pimpinan perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Editor : Rizky Permatasari
