SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggelar pertemuan dengan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), terkait polemik data dana pemerintah daerah (pemda) yang disebut mengendap di bank.
Sebelumnya, Purbaya mengungkap temuan dana Rp234 triliun milik pemda yang mengendap di bank per September 2025, berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Namun, klaim tersebut dibantah sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat.
“Enggak (ada pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya itu. Biar BI yang kumpulkan data, saya hanya menggunakan data dari bank sentral,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Purbaya: Gubernur Harus Tanya ke BI, Bukan ke Saya
Purbaya menegaskan bahwa data dana pemda mengendap di bank dikumpulkan oleh BI berdasarkan laporan dari lembaga perbankan. Karena itu, ia menyarankan para gubernur langsung berkoordinasi dengan BI bila terdapat perbedaan data.
Tak hanya itu, Purbaya juga mengingatkan potensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi pemerintah daerah yang menempatkan dana secara tidak efisien.
“Ada gubernur yang bilang uangnya bukan di deposito, tapi di giro. Justru lebih rugi, karena bunganya rendah. Nanti pasti akan diperiksa BPK,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Bantah Ada Dana Mengendap di Bank BJB
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah temuan pemerintah pusat terkait dana mengendap di bank daerah. Melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Dedi menegaskan tidak ada uang menganggur sebesar Rp4,17 triliun seperti yang disebut Purbaya.
Dedi mengaku sudah melakukan pemeriksaan silang (cross check) ke Bank BJB, tempat Pemda Jabar menyimpan kas daerah. Hasilnya, dana kas yang tersimpan hanya Rp2,62 triliun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Tidak ada uang Rp4,1 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito. Yang ada hanya dana giro Rp3,8 triliun yang sudah digunakan untuk membayar proyek, gaji pegawai, perjalanan dinas, listrik, air, hingga honor pegawai outsourcing,” jelas Dedi.
Ia juga menegaskan tidak ada pengendapan atau penyimpanan dana Pemprov Jabar dalam bentuk deposito untuk mencari bunga, sekaligus membantah tudingan adanya praktik keuangan pasif di pemerintahannya.
Dedi dan Sekda Jabar Temui BI dan Kemendagri
Untuk memastikan data, Dedi Mulyadi bersama Sekda Jabar Herman Suryatman telah menemui pihak BI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (22/10). Herman menegaskan semua kas daerah hanya tersimpan di Bank BJB, tanpa ada dana di bank lain.
Menanggapi hal itu, Dedi bahkan mengancam akan memecat Sekda Jabar jika data yang disampaikan berbeda dari catatan bank sentral.
Sumber : CNN Indonesia
