Terancam Defisit Rp106 Miliar, Pemkot Banjarbaru Siapkan Efisiensi Anggaran 2026

 

Pemerintah Kota Banjarbaru harus bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang ketat. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 36 persen membuat APBD 2026 diperkirakan defisit Rp106 miliar. Foto-Istimewa

SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru harus bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang ketat. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 36 persen membuat APBD 2026 diperkirakan defisit Rp106 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida) Banjarbaru, Muhammad Kanafi, menyebut alokasi dana transfer ke daerah (TKD) akan menyusut dari Rp966,14 miliar pada 2025 menjadi Rp616,15 miliar pada 2026.

“Rancangan APBD 2026 sudah diajukan ke DPRD dengan proyeksi optimistis. Namun, dengan adanya pengurangan TKD, penyesuaian belanja menjadi langkah yang tidak terhindarkan,” kata Kanafi, Jumat, 3 Oktober 2025.

Penurunan terbesar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU) yang berkurang Rp306,23 miliar atau 38,26 persen. 

Dana Bagi Hasil (DBH) anjlok 71,98 persen, dari Rp319,6 miliar menjadi Rp89,53 miliar. 

Dana Alokasi Umum (DAU) menyusut dari Rp480,8 miliar menjadi Rp404,63 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) turun 23,41 persen menjadi Rp121,98 miliar.

Komponen yang paling terpukul adalah DAK fisik, merosot 91,38 persen dari Rp39,44 miliar hanya tersisa Rp3,4 miliar. 

Sedangkan Dana Insentif Fiskal Daerah (DID) yang pada 2025 masih Rp6,46 miliar, hilang total pada 2026.

Untuk meredam dampak defisit, Pemkot Banjarbaru akan melakukan efisiensi pada belanja penunjang dan operasional, termasuk perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sebagian proyek infrastruktur dan belanja modal.

“Dengan kondisi ini tentu ada kegiatan yang ditiadakan atau dikurangi volumenya. Namun, pengurangan ini diharapkan tidak mengganggu program yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Kanafi.

Ia menegaskan, belanja prioritas dan pelayanan publik tetap dijaga agar tidak terdampak oleh pengetatan anggaran.

Reporter : Nurul Mufidah 

Editor      : Muhammad Robby

Lebih baru Lebih lama