 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan daerah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025. Foto-Dok BI Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan daerah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025.
Hal itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, yang digelar pada Rabu (15/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat strategi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di akhir tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Wakil Ketua TPID Kalsel, Fadjar Majardi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.
“Inflasi Kalimantan Selatan pada September 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (yoy), masih dalam sasaran 2,5 ± 1 persen. Namun, menjelang akhir tahun, tekanan harga pangan berpotensi meningkat karena naiknya permintaan masyarakat,” ujar Fadjar.
Fadjar menyebut komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama potensi inflasi.
Ia menekankan pentingnya penerapan strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.
“Tanpa sinergi, risiko lonjakan harga bisa mengganggu daya beli masyarakat,” katanya.
Bank Indonesia, lanjut Fadjar, mengapresiasi langkah daerah dalam menyalurkan beras SPHP, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Ke depan, ia mendorong penguatan peran BUMD pangan, digitalisasi rantai pasok, dan pengelolaan pasokan bahan pangan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID Kalsel, H. Muhidin, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Kita harus memastikan harga pangan strategis tetap stabil, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Gubernur menginstruksikan kepala daerah di seluruh kabupaten/kota agar memperkuat koordinasi dengan TPID, memantau harga harian, dan melakukan intervensi cepat apabila terjadi gejolak.
“Operasi pasar, penguatan cadangan pangan, dan dukungan distribusi harus dilakukan cepat dan tepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah dengan dunia usaha.
“Program MBG sangat baik untuk memperbaiki gizi masyarakat, namun pasokan harus dijaga agar tidak menimbulkan tekanan harga. Peran swasta, BUMD, dan asosiasi pangan sangat penting di sini,” tambah Muhidin.
Dalam sesi paparan, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian BUMN, Moch Edy Yusuf, mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika global.
Ia menyebut, ketahanan pangan dan dukungan pembiayaan produktif—termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan—harus menjadi prioritas untuk menjaga daya saing sektor pertanian.
Sementara Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional, Dr. Budi Waryanto, menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah telah terealisasi 100 persen dari target, disertai percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Ia juga memastikan GPM terus digencarkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Dari kalangan pelaku usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalimantan Selatan, Faried Yudhistira Arifin, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG harus berjalan seiring dengan stabilitas harga pangan.
“Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar manfaat program bergizi tidak memunculkan tekanan inflasi,” ujarnya.
Melalui HLM ini, TPID Kalimantan Selatan menegaskan tekad menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan daya beli masyarakat.
Dengan penguatan cadangan pangan, optimalisasi KAD, serta dukungan program nasional seperti MBG, Kalimantan Selatan menatap akhir tahun dengan optimisme.
“Bekerja bersama, merangkul semua,” menjadi semangat kolaborasi untuk menjaga kesejahteraan Banua dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor : Muhammad Robby
