 |
| Meski kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan turun drastis sepanjang 2025, risiko penularan di Kota Banjarmasin masih jadi perhatian serius. Kota Seribu Sungai ini kembali mencatat angka kasus tertinggi bersama Kabupaten Banjar, sehingga ditetapkan sebagai salah satu lokasi uji percontohan vaksin DBD nasional. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Meski kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan turun drastis sepanjang 2025, risiko penularan di Kota Banjarmasin masih jadi perhatian serius. Kota Seribu Sungai ini kembali mencatat angka kasus tertinggi bersama Kabupaten Banjar, sehingga ditetapkan sebagai salah satu lokasi uji percontohan vaksin DBD nasional.
Pada 2024, Kalsel mencatat 3.236 kasus DBD dengan 16 kematian. Namun hingga 10 November 2025, angka tersebut turun signifikan menjadi 460 kasus dengan satu kematian. Meski begitu, status Banjarmasin sebagai wilayah berisiko tinggi membuatnya dipilih menjadi penerima vaksin hibah, bersama Jakarta dan Palembang.
Mulai Januari 2026, 7.500 siswa kelas 3 dan 4 SD di Banjarmasin dijadwalkan menerima vaksin, dari total 30 ribu dosis yang dialokasikan pemerintah pusat.
Ketua Tim Dokter Anak Kalsel untuk vaksin dengue, Prof. dr. Edi Hartoyo, menyebut program ini sebagai langkah penting untuk melihat efektivitas vaksin di daerah endemis.
“Beberapa negara ASEAN sudah memulai fase satu. Provinsi tetangga seperti Kaltim juga sudah pakai, tapi mereka beli mandiri,” ujar Prof. Edi di Kantor Dinkes Kalsel, Banjarmasin, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan, biaya vaksin di luar program hibah masih cukup tinggi.
“Sekitar Rp1,2 juta per orang di praktik saya,” ungkapnya.
Vaksin akan diberikan dalam dua dosis—Januari 2026 dan tiga bulan setelahnya. Efektivitasnya diperkirakan mencapai 80% untuk mencegah infeksi dan 85% mencegah gejala berat, dengan pemantauan selama tiga tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin, menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada teknis vaksinasi, melainkan pada penerimaan masyarakat.
“Setiap program baru butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Tidak ada paksaan dalam vaksinasi ini,” katanya.
Meski begitu, Diauddin optimistis antusiasme publik akan tinggi, apalagi vaksin ini sudah bersertifikat halal dan dinilai mampu menekan risiko DBD secara signifikan.
“Kami imbau masyarakat mengikuti informasi resmi. Jangan mudah percaya pada hoaks,” tegasnya.
Program vaksin dengue ini diharapkan menjadi langkah besar dalam menurunkan angka kematian dan kasus berat DBD, sekaligus memperkuat sistem kesiapsiagaan kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan.
