 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif” untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN pada ajang Be Award, Kamis (20/11/2025). Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif” untuk kategori Sektor Pemerintah Pusat dan BUMN pada ajang Be Award, Kamis (20/11/2025).
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Digital Trust 360 Summit yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menjelaskan bahwa implementasi TTE menjadi bagian penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan. “Pemerintah melalui BSSN dan BSrE mendorong pemanfaatan TTE karena sangat vital. Kementerian ATR/BPN termasuk yang paling masif dalam penerapannya,” ujar Dwi saat ditemui di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan, penggunaan TTE kini telah menyentuh seluruh proses bisnis Kementerian ATR/BPN, mulai dari persuratan, administrasi keuangan, hingga layanan pertanahan berbasis digital seperti Sertipikat Elektronik.
“Total penggunaan TTE saat ini sudah mencapai 81 juta. Untuk persuratan saja, seluruh jenjang mulai dari eselon I hingga III sudah menerapkan TTE,” tuturnya.
Pada ajang Be Award, Kementerian ATR/BPN meraih penghargaan berdampingan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori instansi tingkat provinsi, universitas, dan BUMD, serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Dwi, pemanfaatan TTE berperan besar dalam mendorong fleksibilitas dan keamanan kerja.
“Secara kerja jauh lebih fleksibel. Saya bisa menandatangani dokumen dari mana pun. Paraf pun dilakukan secara elektronik dan real time. Keamanannya lebih tinggi dibanding tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,” jelasnya.
Kementerian ATR/BPN juga memperkuat keamanan siber untuk melindungi data dan jaringan dari ancaman digital.
“Dalam implementasi transformasi digital ini, kami menerapkan multi factor authentication (MFA) serta melakukan audit berkala untuk memastikan keamanan seluruh sistem,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus meningkatkan inovasi layanan digital pertanahan dan tata ruang. Dwi menekankan bahwa transformasi digital merupakan proses yang terus berjalan.
“Transformasi digital itu perjalanan tanpa ujung. Masyarakat menuntut layanan yang cepat dan mudah. Lewat aplikasi seperti Sentuh Tanahku, misalnya, masyarakat bisa melakukan swaplotting, mengecek biaya layanan, dan memanfaatkan berbagai fitur digital lainnya,” kata Dwi menutup penjelasan.
Editor : Muhammad Robby
