SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel tahun 2026 berpotensi meningkat.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Bank Indonesia (BI) Kalsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah 9 Kalsel, PT Bank Kalsel, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Banjarmasin, Rabu (5/11).
Rapat tersebut menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemprov Kalsel yang disebut mengendap di bank.
Menurut Supian HK, persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh pihak Bank Kalsel dan terbukti hanya terjadi kesalahan input data.
“Sudah ada klarifikasi dari pihak bank. Ternyata itu salah input dan sudah dibetulkan. Jadi bukan Rp5 triliun lebih seperti yang disebut, melainkan Rp4 triliun lebih,” jelas Supian HK.
Ketua DPRD Kalsel dua periode itu menjelaskan, dana Rp4 triliun tersebut disimpan dalam bentuk deposito dan giro, yang dikelola sesuai ketentuan dan tetap memberikan manfaat bagi kas daerah.
“Bunganya per bulan mencapai sekitar Rp21 miliar dan semuanya masuk ke kas daerah. Dari situ, kemungkinan besar APBD Kalsel 2026 akan bertambah,” ujarnya optimistis.
Supian yang juga politikus senior Partai Golkar menegaskan, pihaknya bersama Gubernur Kalsel H. Muhidin akan menemui Menteri Keuangan untuk memberikan klarifikasi langsung terkait temuan tersebut.
Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Wilayah 9 Kalsel, Abidir Rahman, memastikan bahwa temuan itu bukan pelanggaran berat.
“Dana Pemprov itu aman. Hanya terjadi kesalahan input dan sudah diperbaiki,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Kalsel.
Senada, Kepala BPKAD Kalsel H. Fatkhan menegaskan penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito tidak melanggar aturan, selama dilakukan sepengetahuan Gubernur dan sesuai peraturan perundangan.
“Deposito dan giro itu dana cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu bila ada kebutuhan mendesak,” jelas Fatkhan.
Dengan klarifikasi tersebut, DPRD dan Pemprov Kalsel berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga, sekaligus menjadi dasar optimisme dalam menyusun APBD 2026 yang lebih produktif dan transparan.
