SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga lembaga pemerintahan daerah.
Hal ini disampaikan Supian HK usai menghadiri Deklarasi Desa Bersinar dan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kalsel di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (3/11/2025).
“Gerakan Desa Bersinar adalah langkah strategis membangun ketahanan sosial masyarakat Banua. Desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, sekaligus menjadi pusat pembangunan yang berdaya dan mandiri,” ujar Supian HK.
Politisi senior Partai Golkar itu menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat hukum, dan masyarakat desa menjadi kunci utama agar program Desa Bersinar tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar berdampak.
Kegiatan yang digagas Panitia Peningkatan Kapasitas BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kalsel ini turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI H. Yandri Susanto, Gubernur Kalsel H. Muhidin, serta ratusan anggota BPD dari berbagai kabupaten/kota.
Menurut Supian HK, BPD sebagai representasi masyarakat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan.
“DPRD Kalsel mendukung penuh penguatan kapasitas BPD. Pembangunan Banua tidak akan berhasil tanpa desa yang kuat, masyarakat yang sadar, dan lingkungan sosial yang sehat. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.
Selain memperkuat komitmen gerakan anti-narkoba di pedesaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan dari Menteri Desa PDTT kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, atas dedikasinya dalam membina dan memperkuat kapasitas lembaga BPD di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
