NTP Kalsel Capai 117,06 Poin pada Oktober 2025

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2025 berada di angka 117,06 poin. Angka ini turun tipis sebesar 0,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.Foto/Istimewa

SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2025 berada di angka 117,06 poin. Angka ini turun tipis sebesar 0,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima petani (It). Tercatat, Ib naik 0,08 persen, sementara It hanya naik 0,04 persen.

Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif, menjelaskan bahwa penurunan kinerja NTP terutama dipengaruhi oleh sektor tanaman pangan dan hortikultura.

“Penurunan NTP pada Oktober 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP di subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Penurunan terdalam terjadi pada subsektor tanaman hortikultura, yaitu sebesar 8,92 persen,” jelasnya, Senin (3/11/2025).

Meski mengalami penurunan secara bulanan, NTP Oktober 2025 tercatat lebih tinggi 3,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Artinya, secara umum kesejahteraan petani masih menunjukkan tren peningkatan.

Dari lima subsektor pertanian, tiga subsektor justru mengalami kenaikan NTP, dengan peningkatan terbesar terjadi pada:

Tanaman Perkebunan Rakyat: naik 7,22 persen

Adapun penurunan paling tajam tetap dialami subsektor hortikultura yang turun 6,17 persen.

Untuk kategori nilai tertinggi dan terendah:

• NTP tertinggi: Tanaman Perkebunan Rakyat — 149,07

• NTP terendah: Hortikultura — 87,40

Mukhanif turut menjelaskan bahwa dalam mengukur kesejahteraan petani, BPS juga memperhitungkan indikator Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)—yang membandingkan harga yang diterima petani dengan biaya produksi dan modal usaha.

“NTUP merupakan rasio It dan Ib yang berfokus pada biaya produksi dan penambahan barang modal,” terangnya.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong stabilitas harga hasil pertanian sekaligus menekan biaya produksi, terutama pada subsektor yang masih tertekan seperti hortikultura.

Lebih baru Lebih lama