PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Perusahaan BUMN bidang kepelabuhanan ini meraih Penghargaan Wajib Pajak Daerah Terbaik I dalam ajang Sosialisasi Pajak Daerah, Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, dan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin Tahun 2025.Foto/Istimewa
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Perusahaan BUMN bidang kepelabuhanan ini meraih Penghargaan Wajib Pajak Daerah Terbaik I dalam ajang Sosialisasi Pajak Daerah, Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, dan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan kepada para instansi dan pelaku usaha yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari kepatuhan administrasi, ketertiban pembayaran, hingga pelaporan pajak yang transparan.
Diterima Langsung Perwakilan Pelindo
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan diwakili oleh Al-Muhid Ahya, Manager Regional Keuangan, yang menerima penghargaan langsung dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Pelindo untuk terus meningkatkan kepatuhan dan tata kelola perpajakan daerah. Kontribusi pajak adalah bagian penting dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” ujar Ahya.
Pemkot Banjarmasin menilai Pelindo sebagai wajib pajak yang konsisten—selalu memenuhi kewajiban perpajakan daerah serta berperan besar dalam meningkatnya PAD setiap tahun.
Komitmen Pelindo untuk Terus Berkontribusi
Ahya menegaskan bahwa penghargaan ini tidak membuat Pelindo berpuas diri.
“Kami akan terus menjaga komitmen ini serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pelindo siap mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui layanan kepelabuhanan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.”
Dengan raihan ini, Pelindo Regional 3 menunjukkan bahwa peran mereka bukan hanya soal pengelolaan pelabuhan dan layanan logistik, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik.
