 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Foto-Dok RRI |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2025, di Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyaluran dan pengawasan KUR di Kalsel.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui KUR dengan subsidi bunga yang ringan. Tujuannya untuk memperluas akses permodalan, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lain agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pengembalian.
“Melalui rapat koordinasi dan monitoring ini, diharapkan komunikasi antar-stakeholder semakin baik dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan dan melahirkan inovasi pembinaan UMKM naik kelas,” katanya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan mencapai Rp4,17 triliun atau 73,24 persen dari target Rp5,69 triliun, dengan total 69.009 debitur. Capaian ini menempatkan Kalsel di peringkat ke-14 nasional.
Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp1,69 triliun (40,46 persen) kepada 31.836 debitur, sementara KUR Mikro mendominasi dengan Rp3,10 triliun (74,33 persen) kepada 64.349 debitur.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp855,45 miliar kepada 11.541 debitur.
Dari sisi lembaga keuangan, Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur.
Syarifuddin juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, legalitas usaha, kemampuan teknologi dan kemasan, serta kendala agunan dan administrasi.
“Program KUR diharapkan mampu menjadi solusi bagi UMKM untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses permodalan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh peserta rapat dari unsur SKPD, perbankan, pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan momentum koordinasi ini secara maksimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor : Muhammad Robby
