 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (19/12/2025).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhammad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan atas konsistensinya mengawal keterbukaan informasi di Banua.
Menurutnya, Anugerah Keterbukaan Informasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen pimpinan badan publik dalam meningkatkan transparansi serta kualitas komunikasi kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan langkah inovatif seperti ini dapat memberikan semangat dan memperkuat komitmen seluruh pimpinan badan publik untuk terus meningkatkan transparansi,” ujar Muhammad Muslim saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Ia mengungkapkan, rekam jejak keterbukaan informasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Kalsel masih berada pada kategori Cukup Informatif, meningkat menjadi Menuju Informatif, dan dalam dua tahun terakhir berhasil meraih predikat Informatif.
Tak hanya itu, peringkat Kalsel di tingkat nasional juga terus menanjak, dari peringkat ke-17 pada 2024 menjadi peringkat ke-11 pada 2025.
Capaian tersebut, lanjutnya, merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal. Ia juga mengucapkan selamat kepada badan publik penerima penghargaan serta mendorong badan publik yang masih berada pada kategori Menuju Informatif agar mampu meningkatkan kinerjanya.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi.
“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja birokrasi. Pemprov Kalsel berkomitmen memperkuat transparansi di seluruh satuan kerja untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, A.H. Rijani, mengungkapkan tingkat partisipasi badan publik dalam penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 mencapai 76 persen. Dari total 91 badan publik yang diundang, sebanyak 69 di antaranya mengikuti proses penilaian.
Pemerintah kabupaten/kota mencatat partisipasi tertinggi dengan angka 92 persen, disusul OPD Pemprov Kalsel sebesar 82 persen, dan instansi vertikal 59 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi, kategori pemerintah kabupaten/kota menunjukkan kinerja solid dengan empat badan publik meraih predikat Informatif dan delapan Menuju Informatif, tanpa ada yang masuk kategori Cukup maupun Kurang Informatif. Pada kategori OPD Provinsi Kalsel, delapan OPD berhasil meraih predikat Informatif, meski masih terdapat 17 OPD yang berada pada kategori Kurang Informatif. Sementara itu, instansi vertikal menunjukkan kinerja cukup baik dengan 12 instansi atau sekitar 71 persen masuk kategori Informatif.
“Meski partisipasi sudah di atas 75 persen, kami menilai masih diperlukan pembinaan yang lebih intensif, khususnya bagi badan publik yang berada pada kategori Cukup dan Kurang Informatif,” kata Rijani.
Pada kesempatan yang sama, Rijani juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel atas capaian di tingkat nasional. Kalimantan Selatan kembali berhasil meraih predikat Provinsi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Nasional 2025.
Capaian tersebut menegaskan tren positif selama empat tahun terakhir, dari Cukup Informatif (2022), Menuju Informatif (2023), hingga Informatif (2024–2025) dengan lonjakan peringkat nasional yang signifikan.
Komitmen Pemprov Kalsel terhadap transparansi pun dinilai semakin nyata, sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
