 |
| Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
Meski alokasi pendidikan belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang diamanatkan undang-undang, Banggar menyatakan selisih anggaran yang tersisa semakin kecil dan akan kembali dievaluasi agar penyesuaian penuh dapat dicapai pada tahun anggaran 2026.
Pada Kamis (11/12/2025), rombongan Banggar DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait dokumen APBD 2026 yang telah diserahkan lebih awal untuk proses evaluasi.
Pertemuan berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan finalisasi sebelum penetapan resmi oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh masukan langsung dari Kemendagri.
“Mudah-mudahan evaluasi dari Kemendagri dapat segera selesai sehingga kami di Banggar bisa menindaklanjuti rekomendasi untuk penyempurnaan APBD yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Menurut Alpiya, sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk kelanjutan proyek multiyears serta pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan.
Ia menegaskan perlunya penyesuaian lanjutan agar alokasi pendidikan dapat memenuhi ketentuan mandatory spending sehingga pelayanan publik di sektor tersebut semakin optimal.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, mengapresiasi Kalsel sebagai salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026.
Langkah tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Banggar memastikan seluruh catatan hasil konsultasi akan menjadi rujukan sebelum APBD 2026 memasuki tahap final.
DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan anggaran, terutama pada bidang prioritas publik seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.
Editor : Muhammad Robby
