 |
| Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rangka evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus pemantapan rencana program Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025). |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rangka evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus pemantapan rencana program Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025).
Dalam pembahasan program tahun 2026, salah satu agenda yang mendapat perhatian serius adalah rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di Kalimantan Selatan. Komisi III bersama Dinas PUPR membahas berbagai aspek teknis dan perencanaan untuk memastikan kelayakan lokasi serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyampaikan bahwa jarak lokasi stadion dari bandara menjadi salah satu poin penting yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
“Dari penjelasan pihak PUPR, jarak lokasi stadion yang direncanakan sekitar enam kilometer dari bandara. Padahal secara teori, jarak minimal seharusnya sekitar 15 kilometer,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Kimmi ini menambahkan, berdasarkan pemaparan Dinas PUPR, aspek ketinggian bangunan serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah dinyatakan dalam kondisi aman. Meski demikian, sejumlah detail teknis lainnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Tadi disampaikan PUPR bahwa untuk ketinggian bangunan dan aspek teknis lainnya relatif aman. Namun kemungkinan akan ada rapat dengar pendapat atau rapat lanjutan untuk membahasnya lebih detail. PUPR juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi kembali,” tambahnya.
Melalui rapat ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap perencanaan program 2026, khususnya proyek strategis seperti pembangunan stadion internasional, dapat disusun secara matang, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga memberi manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
