 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten dan kota. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten dan kota. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalimantan Selatan yang diikuti 30 peserta dari unsur Dinas Sosial dan pengelola rumah singgah selama dua hari.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menegaskan bahwa rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tuna sosial. Menurutnya, rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga menjadi pusat rehabilitasi awal sekaligus jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan.
“Perbedaan pemahaman dan pola pengelolaan rumah singgah, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi,” ujar Farhanie di Banjarmasin, Senin (15/12/2025).
Ia menilai rapat koordinasi ini sangat fundamental untuk membangun kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja. Farhanie menekankan pentingnya kesepakatan bersama terkait peran, fungsi, serta standar pelayanan minimal yang harus diberikan.
“Kita harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farhanie juga mendorong penyusunan serta penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi. SOP tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan, mulai dari proses penerimaan dan pendataan, pelayanan kesehatan, bimbingan sosial, hingga rujukan atau pemulangan warga binaan.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Selamat, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola rumah singgah. Melalui paparan dari berbagai narasumber, peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Dengan peningkatan kapasitas SDM, kami berharap pengelolaan rumah singgah di daerah dapat berjalan lebih optimal, humanis, dan bermartabat,” ujar Selamat.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan rumah singgah di Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial dari Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap terbangun sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan sosial yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat rentan di Banua.
