Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/12/2025).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, konsultasi, serta pendalaman tugas dan wewenang kelembagaan dalam rangka menjaga integritas dan marwah lembaga legislatif.
Rombongan BK DPRD Kalsel dipimpin langsung oleh Ketua BK, H. M. Rosehan Noor Bahri, SH, MH. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD, seiring dengan tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalitas wakil rakyat.
Rosehan Noor Bahri menegaskan, Badan Kehormatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menegakkan disiplin serta memastikan perilaku anggota dewan tetap berada dalam koridor etika.
“Kami melakukan kunjungan ini untuk mengamati dan mempelajari bagaimana fungsi dan tugas anggota dewan dijalankan di daerah lain. Dari berbagai pengalaman dan kasus yang terjadi, kami ingin mengambil pelajaran berharga yang dapat diterapkan di DPRD Kalsel,” ujarnya.
DPRD Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai salah satu tujuan utama karena dinilai memiliki inovasi dalam tata kelola penegakan kode etik. Dalam pertemuan tersebut, BK DPRD Kalsel mendapatkan pemaparan terkait mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran kode etik yang berjalan secara sistematis dan transparan, termasuk penerapan sistem administrasi persidangan etik yang modern.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga menjelaskan proses penegakan disiplin anggota dewan yang mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalitas.
Sementara itu, kunjungan ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif tambahan mengenai penerapan nilai-nilai etik di lingkungan legislatif yang memiliki karakteristik budaya tersendiri. Diskusi yang berlangsung membahas berbagai aspek, mulai dari mekanisme mediasi, pembinaan etik, hingga strategi menjaga citra dan kepercayaan publik.
Dari rangkaian kunjungan tersebut, BK DPRD Kalsel memperoleh gambaran komprehensif terkait tata kelola penegakan kode etik, sistem administrasi penanganan pelanggaran, serta metode pembinaan berkelanjutan bagi anggota DPRD. Hasil koordinasi ini juga dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas BK DPRD Kalsel.
Tak hanya memperkaya wawasan kelembagaan, kunjungan kerja ini turut mempererat hubungan antara DPRD Kalsel, DPRD DKI Jakarta, dan DPRD DIY melalui komunikasi yang konstruktif dan pertukaran gagasan.
Ke depan, BK DPRD Kalsel diharapkan semakin siap menghadapi tantangan penegakan etika di era keterbukaan informasi publik, sekaligus memperkuat citra lembaga legislatif dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah.
