 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong percepatan penanganan dan penanggulangan bencana yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat sekaligus menjaga ketahanan daerah. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong percepatan penanganan dan penanggulangan bencana yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat sekaligus menjaga ketahanan daerah.
Menurut Bang Dhin, penanganan bencana tidak boleh bersifat reaktif semata, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencegahan, keselamatan warga, serta ketahanan fiskal.
“Penanganan bencana harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Bukan hanya merespons saat kejadian, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan pencegahan,” ujar Bang Dhin, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, upaya percepatan penanganan bencana tersebut dirumuskan dalam tiga tahapan waktu.
Pada jangka pendek atau 0–6 bulan, Bang Dhin menekankan pentingnya respons cepat melalui pengaktifan Posko Terpadu Provinsi selama 24 jam, penunjukan penanggung jawab bencana (person in charge/PIC) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Langkah teknis darurat juga menjadi prioritas, antara lain normalisasi drainase dan sungai, perbaikan sementara tanggul, penyaluran logistik, evakuasi warga terdampak, serta penyediaan layanan kesehatan di lokasi bencana.
Memasuki jangka menengah atau 6–24 bulan, Bang Dhin mendorong penguatan sistem dan infrastruktur pengendali banjir.
Upaya tersebut meliputi normalisasi sungai utama, pembangunan kolam retensi dan polder, serta rehabilitasi drainase perkotaan.
Selain itu, ia menilai penguatan tata kelola menjadi faktor penting, termasuk penyusunan regulasi terpadu, integrasi peta risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), serta skema pendanaan berkelanjutan melalui kolaborasi APBD dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Adapun pada jangka panjang atau lebih dari lima tahun, Bang Dhin menekankan pentingnya membangun ketahanan wilayah secara menyeluruh.
Langkah strategis yang didorong meliputi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar, serta reformasi pembiayaan risiko melalui pembentukan dana cadangan dan asuransi bencana daerah.
“Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, kita tidak hanya menekan risiko bencana, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” pungkas Bang Dhin.
Editor : Muhammad Robby
