 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat gabungan lintas komisi guna membahas persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Banua. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat gabungan lintas komisi guna membahas persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Banua.
Rapat tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan digelar di Banjarmasin, Kamis (22/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H.
Ia menegaskan perlunya solusi yang komprehensif dan terintegrasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, agar persoalan banjir yang terjadi hampir setiap tahun tidak terus berulang dan meluas.
“Hari ini kami langsung melaksanakan rapat gabungan. Selama sepekan sebelumnya, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing-masing dalam agenda reses. Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami sampaikan kepada pihak eksekutif untuk dibahas bersama,” ujar Supian HK.
Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan dampak yang semakin luas, baik terhadap permukiman warga, infrastruktur, maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, DPRD Kalsel telah menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang dinilai memiliki perhatian serius terhadap persoalan kebencanaan ini.
Menurut Supian HK, sejumlah langkah mendesak perlu segera dilakukan. Di antaranya normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan, serta penanganan hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.
“Yang segera harus dilakukan, pertama normalisasi alur sungai yang dangkal. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang membuat debit air sulit turun. Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari ke depan sudah ada pergerakan nyata,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang OPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah penanggulangan banjir telah dilaksanakan.
Selain itu, DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat penanganan bencana banjir.
Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah pusat.
Editor : Muhammad Robby
