 |
| Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin memastikan Satuan Tugas (Satgas) Kuala mulai beroperasi pada Februari 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Foto-Republika |
SUARAMILENIAL.ID, ACEH TAMIANG — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin memastikan Satuan Tugas (Satgas) Kuala mulai beroperasi pada Februari 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Kepastian tersebut disampaikan Sjafrie saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung kondisi Sungai Tamiang hingga kawasan muara laut, Ahad (4/1/2026).
Peninjauan dilakukan bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, serta Bupati Aceh Tamiang Irjen (Purn) Armia Fahmi.
Kunjungan diawali dengan peninjauan udara dan darat sepanjang alur Sungai Tamiang hingga muara.
Sjafrie mengatakan, peninjauan tersebut bertujuan memperoleh gambaran teknis mengenai sedimentasi sungai, kondisi alur, serta penentuan jenis alat berat dan mekanisme pekerjaan yang paling tepat untuk diterapkan di lapangan.
“Peninjauan ini menjadi dasar utama dalam perencanaan teknis operasi Satgas Kuala,” kata Sjafrie dilansir Republika.co.id, Senin (5/1/2026).
Usai peninjauan, Sjafrie memimpin rapat evaluasi untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Satgas Kuala.
Dalam rapat tersebut, disepakati pembagian tugas ke dalam dua gugus utama, yakni Gugus Tugas Pendalaman Kuala Tamiang dan Gugus Tugas Normalisasi Kuala yang bertugas melakukan pembersihan lumpur.
“Pergeseran kapal dan peralatan akan dilakukan secara bertahap hingga minggu kedua Januari 2026, dengan muara Sungai Tamiang sebagai titik kumpul utama,” ujar Sjafrie.
Menurut dia, awal pelaksanaan tugas Satgas Kuala direncanakan dimulai pada awal Februari 2026, seiring dengan berjalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.
Untuk mendukung kelancaran operasi, Kementerian Pertahanan menyiapkan dukungan logistik, termasuk pemanfaatan sarana pendukung seperti speed boat dan hovercraft.
Gugus Tugas Normalisasi juga akan dilengkapi peralatan penjernih air untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara.
Sjafrie menambahkan, aspek pendukung lainnya turut menjadi perhatian, antara lain pengurusan administrasi lingkungan yang dikoordinasikan oleh Mabes TNI, serta penyelenggaraan layanan kesehatan mandiri bagi personel Satgas Kuala selama bertugas.
“Kendali operasi Satgas Kuala akan dilaksanakan dari kapal Kementerian Pertahanan yang dikawal KRI, dengan dukungan koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan instansi terkait lainnya,” kata Sjafrie.
Ia menjelaskan, Satgas Kuala akan melibatkan sekitar 200 personel dan dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI selaku Komandan Satgas.
Sejumlah unsur profesional juga dilibatkan, termasuk Jhonlin Group sebagai bagian dari Satgas Kuala.
Menurut Sjafrie, pembentukan Satgas Kuala diharapkan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai dan muara, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pemulihan serta penguatan perekonomian masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidup pada aktivitas sungai dan kawasan pesisir Muara Tamiang.
Editor : Muhammad Robby
