Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Wacana pembatasan pembelian LPG 3 kilogram kembali menuai sorotan. PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan agar setiap kepala keluarga (KK) hanya bisa membeli maksimal 10 tabung LPG 3 kg per bulan, dengan alasan menekan lonjakan konsumsi gas bersubsidi.
Namun, pengamat mengingatkan, kebijakan tersebut berisiko memicu kekacauan di masyarakat jika diterapkan tanpa sistem pendataan yang matang.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan bahwa kuota penyaluran LPG 3 kg terus mengalami kenaikan setiap tahun, bahkan selalu direvisi sejak 2023.
“Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi, kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat,” ujar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai rencana pembatasan ini sangat berisiko jika pemerintah belum memiliki basis data konsumen yang solid.
Menurutnya, masalah utama selama ini justru terletak pada database pengguna LPG 3 kg yang belum tertata dengan baik.
“Kalau kita lihat, yang jadi permasalahan pemerintah itu sistem database untuk pemasaran pengguna LPG 3 kg. Itu yang masalah,” ujar Yayan.
Ia menegaskan, LPG 3 kg merupakan komoditas yang sangat sensitif secara sosial dan politik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Kesalahan kecil saja bisa memicu kepanikan di tingkat bawah.
“Ketika pemerintah ingin membatasi tapi databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak,” katanya.
Yayan menilai, pembatasan tanpa fondasi data yang kuat justru berpotensi menciptakan masalah baru. Alih-alih menghemat subsidi, kebijakan yang tergesa-gesa bisa memicu gejolak sosial yang lebih besar.
Ia juga menyoroti kondisi sosial dan politik saat ini yang dinilai lebih rentan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kebijakan energi perlu ekstra hati-hati.
“Komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, apalagi di situasi sekarang yang jauh lebih sensitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.
Menurut Yayan, langkah paling aman saat ini adalah menunda pembatasan dan fokus memperbaiki sistem pendataan konsumen. Tanpa data yang akurat, kebijakan kuota berpotensi menjadi blunder.
“Kalau ingin membatasi, alangkah baiknya tahun ini dipakai untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsumsi LPG 3 kg tidak bisa disamaratakan karena sangat bergantung pada jenis dan ukuran rumah tangga. Perbedaan kebutuhan tersebut seharusnya tercermin dalam kebijakan.
Karena itu, Yayan menyarankan pemerintah melakukan pembenahan data setidaknya selama enam bulan guna memetakan pola konsumsi masyarakat secara lebih akurat.
“Kita bisa tahu rata-rata konsumsi itu tergantung dari jenis rumah tangganya,” jelasnya.
Secara konsep, pembatasan berbasis kelompok pendapatan dinilai memungkinkan. Namun, implementasinya hanya bisa berjalan jika ditopang data yang transparan dan valid. Tanpa itu, pembatasan LPG bersubsidi dikhawatirkan justru memicu kekacauan di lapangan.
Sumber : CNN Indonesia
