 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin menegaskan bahwa persoalan banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan reaktif. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin menegaskan bahwa persoalan banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan reaktif.
Ia menilai, upaya penanggulangan banjir selama ini masih terlalu berfokus pada wilayah hilir, seperti pengerukan drainase dan sungai di kawasan perkotaan, tanpa menyentuh akar persoalan yang justru berada di wilayah hulu dan tengah daerah aliran sungai (DAS).
“Banjir di Kalimantan Selatan bukan sekadar soal hujan deras atau air pasang. Ini merupakan akumulasi kerusakan ekologis yang berlangsung bertahun-tahun, terutama di DAS Barito dan sub-DAS lainnya,” ujar legislator yang akrab disapa Bang Dhin itu.
Menurut dia, terdapat sejumlah faktor mendasar yang menjadi penyebab banjir di Kalimantan Selatan.
Di antaranya kerusakan DAS akibat alih fungsi hutan, aktivitas pertambangan, serta ekspansi perkebunan yang tidak terkendali.
Kondisi tersebut diperparah dengan pendangkalan sungai dan anak sungai akibat sedimentasi tinggi dari wilayah hulu.
Selain itu, Bang Dhin menyoroti sistem drainase perkotaan yang belum terhubung secara fungsional dengan sistem sungai, sehingga air hujan kerap terjebak di kawasan permukiman.
Alih fungsi rawa dan daerah resapan air, ketidakdisiplinan tata ruang—khususnya pembangunan di sempadan sungai dan kawasan rawa—juga dinilai memperparah risiko banjir.
“Ditambah lagi faktor curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim yang berinteraksi dengan dinamika pasang surut air laut,” katanya.
Ia menegaskan, selama kerusakan di wilayah hulu tidak dibenahi, penanganan banjir di kawasan perkotaan tidak akan efektif.
Menurut dia, banjir di Kalimantan Selatan merupakan persoalan lintas wilayah dan lintas sektor yang hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kalau hulunya rusak, sebaik apa pun drainase di kota, banjir tetap akan datang. Ini hukum alam yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun solusi komprehensif yang terintegrasi.
Pendekatan tersebut, kata dia, harus dirancang secara berlapis dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir, serta diterjemahkan secara operasional ke dalam kebijakan, program, dan penganggaran yang konkret.
Sebagai penutup, Bang Dhin menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada tataran dokumen dan slogan.
Keberhasilan, menurut dia, harus diukur secara nyata, antara lain melalui berkurangnya luas dan durasi genangan, menurunnya debit puncak banjir DAS, meningkatnya kawasan DAS yang pulih, bertambahnya kapasitas tampung air, serta semakin sedikitnya wilayah yang masuk kategori rawan banjir.
Editor : Muhammad Robby
