 |
| Foto-Dok/CNN Indonesia |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan baja asal China yang diduga mengemplang pajak di Indonesia. Padahal, perusahaan tersebut disebut memiliki pendapatan fantastis hingga mencapai Rp4 triliun per tahun.
Purbaya menyampaikan, langkah penindakan akan diawali dengan pembenahan internal pada unit pemungut keuangan negara, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Kita akan rapikan organisasi Pajak dan Bea Cukai supaya bisa bekerja lebih serius ke depan,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari, Kamis (8/1).
Ia menjelaskan, potensi penerimaan negara dari perusahaan baja asal China tersebut sangat besar. Namun dalam praktiknya, perusahaan itu diduga tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan semestinya.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, tidak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien secara cash basis dan tidak membayar PPN,” tegasnya.
Penindakan terhadap pengemplang pajak ini disebut akan menjadi fokus utama Kementerian Keuangan ke depan. Bahkan, isu tersebut kembali disorot Presiden Prabowo Subianto dalam agenda retret awal tahun para menteri kabinet yang digelar Selasa (6/1).
“Saya sempat disindir lagi oleh Presiden dalam pertemuan di Hambalang. Beliau bilang, apakah kita akan terus mau dikibuli oleh oknum di Pajak dan Bea Cukai,” ungkap Purbaya.
Selain soal tunggakan pajak, Purbaya juga mengungkap perhatian Presiden terhadap praktik curang lain, seperti pencantuman nilai barang di bawah harga sebenarnya atau under invoicing yang masih marak terjadi. Praktik tersebut diduga melibatkan oknum pegawai di lingkungan DJBC maupun DJP.
“Ada praktik under invoicing yang masih cukup besar dan belum terdeteksi di pajak maupun bea cukai,” pungkasnya.
Sumber : CNN Indonesia
