 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya mendukung kebijakan nasional digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menghadirkan sistem yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya mendukung kebijakan nasional digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menghadirkan sistem yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3 Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhidin menegaskan kesiapan Pemprov Kalsel untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan implementasi digitalisasi bansos berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muhidin yang hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.
Kegiatan tersebut diikuti 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para kepala daerah menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Ribka Haluk terkait pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam perluasan piloting digitalisasi bansos.
Program ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Panjaitan, dalam arahannya menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci pembenahan sistem pemerintahan, termasuk dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif.
“Transformasi digital adalah fondasi penting untuk memperbaiki tata kelola bansos agar lebih akurat, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga turut memaparkan strategi percepatan digitalisasi, mulai dari integrasi Satu Data Indonesia, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, hingga pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk memastikan data penerima bansos lebih presisi.
Selain itu, dipaparkan pula rancangan piloting digitalisasi bansos secara end to end, termasuk peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan di lapangan.
Melalui partisipasi ini, Pemprov Kalsel berharap dapat meningkatkan kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem digital, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat Banua.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi langkah konkret menghadirkan distribusi bantuan yang lebih cepat, tepat, dan bebas dari tumpang tindih data, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
